Dalam beberapa waktu terakhir, Indonesia dihadapkan pada sejumlah insiden penembakan yang mengkhawatirkan. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menanggapi situasi ini dengan mendesak evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan senjata api oleh aparat keamanan dan masyarakat sipil. Desakan ini muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus penembakan yang menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat.

Kasus Penembakan yang Menonjol

Dua kasus penembakan yang menjadi sorotan utama adalah insiden yang terjadi di Rest Area KM 45 Tol Tangerang-Merak dan penembakan terhadap seorang pengacara bernama Rudi S Gani di Bone, Sulawesi Selatan. Dalam insiden di Tol Tangerang, seorang pemilik rental mobil tewas setelah ditembak oleh oknum yang diduga merupakan anggota TNI Angkatan Laut. Sementara itu, Rudi S Gani ditembak oleh orang tak dikenal saat sedang makan malam bersama keluarganya.

Menteri Pigai menekankan bahwa kedua kasus ini menunjukkan adanya penyalahgunaan senjata yang harus menjadi perhatian serius bagi pimpinan TNI, Polri, dan organisasi terkait seperti Perbakin (Persatuan Menembak Indonesia). Ia menyatakan, “Ini harus dievaluasi total karena jelas-jelas menyalahi prosedur dan peruntukan penggunaan senjata.”

Pentingnya Evaluasi Penggunaan Senjata

Pigai menjelaskan bahwa penggunaan senjata, baik oleh aparat maupun masyarakat sipil, diatur oleh ketentuan dan aturan yang sangat ketat. Pelanggaran terhadap prosedur ini tidak hanya berpotensi menimbulkan ancaman bagi hak asasi manusia, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial. “Penggunaan senjata secara tidak bertanggung jawab jelas menjadi ancaman bagi hak asasi manusia dan juga ancaman bagi stabilitas sosial,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Penyalahgunaan senjata yang menyebabkan ancaman terhadap keselamatan individu jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pigai menambahkan, “Salah satu aspek penting HAM adalah kebebasan dari rasa takut. Dalam kasus seperti ini, jelas menebarkan ketakutan dan ancaman bagi kehidupan.”

Tindakan yang Diharapkan

Menteri Pigai meminta agar proses penegakan hukum terhadap kasus-kasus penembakan ini dilakukan secara transparan, profesional, dan akuntabel. Ia menekankan pentingnya aparat keamanan untuk bertindak profesional dalam mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban. “Aparat harus profesional mengusut kasus ini demi keadilan bagi korban,” ujarnya.

Pigai juga mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya. Oleh karena itu, evaluasi total terhadap penggunaan senjata api menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan. Ia berharap agar langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memastikan bahwa senjata tidak jatuh ke tangan yang salah dan digunakan secara bertanggung jawab.

Maraknya kasus penembakan di Indonesia menuntut perhatian serius dari semua pihak, terutama dalam hal penggunaan senjata api. Desakan Menteri HAM Natalius Pigai untuk melakukan evaluasi total terhadap penggunaan senjata oleh aparat dan masyarakat sipil merupakan langkah yang tepat untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Dengan penegakan hukum yang transparan dan akuntabel, diharapkan keadilan dapat ditegakkan dan rasa aman bagi masyarakat dapat dipulihkan. Keberlanjutan dari evaluasi ini akan menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan menghormati hak asasi manusia di Indonesia.